Dalam dunia hukum, akses keadilan adalah hak dasar setiap individu, namun sering kali sulit untuk diwujudkan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan komitmen luar biasa melalui dukungan terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Sebagai pengakuan atas usaha ini, Wali Kota Zulmaeta baru-baru ini menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Penghargaan tersebut menjadi simbol keberhasilan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Penghargaan Menteri Hukum: Pengakuan atas Upaya Posbankum
Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara peresmian Posbankum yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 30 Maret 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah serta masyarakat setempat, menandakan dukungan luas terhadap program ini.
Komitmen Pemko Payakumbuh
Zulmaeta menegaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meneruskan instruksi dari pemerintah pusat agar Posbankum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pandangannya, Posbankum bukan sekadar program formalitas, melainkan sebuah solusi yang harus dirasakan langsung oleh warga.
- Posbankum harus aktif dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang cepat dan efektif.
- Kolaborasi antar sektor sangat penting untuk keberhasilan Posbankum.
- Peran lurah dan perangkat daerah dalam edukasi hukum harus dioptimalkan.
- Masyarakat perlu memahami hukum untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Peran Lintas Sektor dalam Memperkuat Posbankum
Zulmaeta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fungsi Posbankum. Menurutnya, sinergi yang baik dengan berbagai aktor, termasuk tokoh adat, pemuka agama, aparat keamanan, dan perangkat kelurahan, adalah kunci dalam memastikan penyelesaian persoalan hukum dapat dilakukan secara damai dan adil.
Ia juga menyoroti pentingnya peran lurah dan perangkat daerah dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah masyarakat terjebak dalam permasalahan hukum yang lebih besar di masa depan.
Optimalisasi Layanan Hukum Melalui Teknologi
Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mendukung program nasional ini dengan meningkatkan kapasitas aparatur dan memanfaatkan teknologi dalam layanan hukum. Zulmaeta menjelaskan bahwa dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi, layanan bantuan hukum akan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Harapan untuk Posbankum
Zulmaeta berharap keberadaan Posbankum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ia menginginkan Posbankum menjadi jembatan keadilan yang mampu menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan harmonis. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan Menteri Hukum: Posbankum sebagai Langkah Strategis
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa pembentukan Posbankum adalah langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, Posbankum bukan sekadar layanan hukum, melainkan juga bagian dari penguatan nilai sosial dalam masyarakat.
Signifikansi Posbankum dalam Konteks Nasional
Ia menegaskan bahwa Posbankum berperan penting dalam memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi dan menghidupkan nilai kearifan lokal. Pembentukan Posbankum hingga ke pelosok desa dan nagari merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang harus didorong oleh semua pihak.
“Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya. Hingga kini, tercatat ada 83.980 Posbankum yang telah dibentuk di seluruh Indonesia, dan jumlah ini akan terus bertambah.
Peran Gubernur Sumatera Barat dalam Mendukung Posbankum
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga memberikan dukungan terhadap keberadaan Posbankum. Ia menilai bahwa Posbankum merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Gubernur menekankan bahwa Posbankum adalah sarana penting agar hukum tidak hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah.
Pencegahan Masalah Hukum Melalui Edukasi
Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa Posbankum tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian perkara, tetapi juga dalam pencegahan masalah hukum melalui edukasi kepada masyarakat. Edukasi hukum menjadi kunci untuk meminimalisir masalah hukum sejak dini.
“Posbankum juga berperan dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga persoalan hukum dapat diminimalisir dan dihindari,” pungkasnya.
Dengan adanya penghargaan dari Menteri Hukum kepada Wali Kota Zulmaeta, diharapkan semakin banyak daerah yang termotivasi untuk mendirikan Posbankum. Hal ini penting untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan mereka akses yang lebih baik kepada keadilan, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
